MATARAM, MATITINEWS.COM – Melonjaknya penyebaran dan penularan virus Corona di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengharuskan pemerintah setempat untuk melakukan pengendalian dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Mataram ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro guna menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19), juga untuk melaksanakan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB Nomor : 180/07/Kum/2021 tentang PPKM berbasis mikro.
Karenanya pemerintah Kota Mataram menghimbau kepada semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis Mikro di Kota Mataram dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/07/Kum/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Nusa Tenggara Barat.
- PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID- 19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anal’, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
- menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
- melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
- kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak Iagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID- 19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
- melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan;
- meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.
- Penerapan PPKM berbasis Mikro di Kota Mataram dengan ketentuan:
- Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan bekerja di kantor menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat urnum (warung makan, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat pada makan/minum ditempat dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, layanan makanan pesan/antar (dibawa pulang) tetap diijinkan sesuai jam operasional, restoran yang hanya melayani pesan/antar (dibawa pulang) dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen;
- Pelaksanaan kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik Iainnya) dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Pelaksanaan kegatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat, seminar, pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal), taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental, dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Setiap orang Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu :
- Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 5 M : Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas.
- Membatasi aktivitas di tempat umum/ keramaian;
- Membatasi jumlah pengunjung maksimal 25 % dari kapasitas yang tersedia; dan
- Mentaati waktu kegiatan operasional usaha sesuai butir 2 tersebut di ataş.
- Setiap orang agar membatasi aktifitas di luar rumah dan berupaya menunda/ mengurangi perjalanan ke luar daerah;
- Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Kota Mataram harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Moda transportasi udara menunjukkan keterangan negatif Antigen (H- 1) disertai dengan barcode; b. Moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut, menunjukkan keterangan negatif Antigen (H- 1) disertai dengan barcode; c. Kedatangan peıjalanan dari Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan keterangan negatif Antigen (H-1) disertai dengan barcode; d. Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik tidak wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan wajib menunjukkan hasil negatif Antigen (H- 1).
- Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 ; dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Kepada Camat/Lurah se-Kota Mataram agar mengaktifkan Pos Komando (Posko) PPKM Penanganan Covid-19 Kecamatan yang dipimpin Camat dan Posko PPKM yang dipimpin Lurah untuk supervisi dan pelaporan Posko PPKM;
- Posko PPKM Kecamatan dan Kelurahan agar melaporkan secara berkala perkembangan penanganan Covid-19 setiap hari kepada Satgas Covid-19 Kota Mataram melalui Pusdalops PB Kota Mataram pada Badan Penanggulangan Daerah Kota Mataram, selanjutnya untuk diteruskan ke Satgas Penganganan Covid-19 Provinsi NTB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB;
- Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas se-Kota Mataram agar meningkatkan jumlah dan jangkauan Tracing dan Testing serta Treatment melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan;
- Satgas Penganganan Covid-19 pada Posko PPKM Mikro kecamatan dan kelurahan Bersama TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan unsur masyarakat lainnya untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan serta lebih meningkatkan pelaksanaan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dan Program Kampung Sehat 2;
- Dinas Perhubungan bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPBD untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point;
- Kegiatan Car Free Day dan aktifitas pedagang kaki lima dikawasan Taman Udayana untuk sementara ditiadakan;
- Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
Surat Edaran Pemerintah Kota Mataram tentang PPKM berbasis mikro ini ditandatangani oleh Wali Kota H. MOHAN ROLISKANA,S.Sos.,MH, di Mataram tertanggal 06 Juli 2021. (Sri)
