DOMPU, MATITINEWS.COM – Tidak maksimalnya proses pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu tahun 2018, membuat hampir seluruh anggota DPRD setempat harus melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setidaknya sekitar 22 orang anggota DPRD Dompu pagi ini jum’at 08/12 bertolak menuju Ibukota Propinsi, untuk menemui Pemerintah atasan yakni, Gubernur NTB.
Ismul Rahmadin salah satu rombongan anggota DPRD yang berangkat menjelaskan, semula seluruh Banmus dan Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sudah sepakat untuk secara bersama – sama melakukan pembahasan dan klinis RAPBD tahun anggaran 2018 agar dapat dituntaskan sebagaimana yang diharapkan.
“akan tetapi pada proses selanjutnya, ketika TAPD diundang untuk sama – sama membahas dan klinis APBD ini, ternyata undangan kami tidak diindahkan. Sebelumnya TAPD menghadiri kegiatan pembahasan dan klinis dimaksud namun, pada hari berikut yakni kamis kemarin, kami menunggu hingga jam 14.00, akan tetapi TAPD tidak juga kunjung hadir. Karenanya kami putuskan untuk koordinaskan hal ini dengan Pak Gubernur”, jelas Ismul kemudian membantah anggapan bahwa Banggar DPRD berupaya untuk menghalang –halangi tahapan pembahasan RAPBD.
Semenatara itu Yuliadin (Bucek) Ketua DPRD Kabupaten Dompu yang dihubungi wartawan juga membenarkan keberangkatan puluhan anggotanya untuk menemui Gubernur NTB terkait persoalan dalam pembahasan APBD tahun 2018. “Iya sebenarnya seluruh anggota DPRD berangkat tapi ada beberapa orang yang berhalangan”, ungkap Bucek. (Rasya)
