DOMPU, MATITINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan rapat koordinasi (Rakor) teknis terkait rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Dompu ini Rabu 06/04/2022 membahas tentang progres dari pada tahapan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Hadir pada rakor yang dipimpin Wakil Bupati Syahrul Parsan ST, MT ini diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Gatot Gunawan P. Putra, SKM. M.MKes, Kepala Bappeda dan Litbang Drs. H. Gaziamansyuri, M. Ap.
Terungkap bahwa beberapa tahapan yang sudah dilalui dalam proses pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo yakni, pada tanggal 17 Januari 2020: Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dalam matriks Pembangunan Kementerian Perhubungan, salah satu prioritasnya adalah Pembangunan Pelabuhan Kilo pada tahun 2022 dan 2023.
Dalam penjelasan Kepala Bappeda & Litbang Dompu Drs. H. Gaziamansyuri M.Ap bahwa sudah ditandatangani berita acara serah terima lahan seluas 30 Ha oleh Pemkab Dompu kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Nomor : 900/BAST/p/BPKAD/2020 UM.201/36/11/KUPP-CLB-20 tanggal 27 Februari 2020.
Disebutkan juga bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada 7 Mei s.d 1 Juli 2021telah dilakukan proses lelang hingga penandatanganan kontrak atas pekerjaan studi survai investigasi desain (SID) Fasilitas Pelabuhan Laut Kilo. “Data ini diambil dari LPSE Kementerian Perhubungan RI”, jelas Gaziamansyuri.
Kemudian pada akhir tahun 2021 telah tersusun dokumen hasil studi SID Fasilitas Pelabuhan Laut Kilo oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pada moment rakor teknis ini juga disampaikan tentang hasil kunjungan koordinasi rombongan Wakil Bupati Dompu ke Kementerian Perhubungan tertanggal 18 Januari 2022, yang mana Kasubid Tata Kepelabuhan Laut, Aris Wibowo mengakui telah menerima data dan dokumen terkait rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. “Dari pertemuan tersebut rombongan pak Wabup dijanjikan agar proses konstruksinya dapat dilakukan pada tahun 2023”, ungkap Gaziamansyuri.
Dibahas juga tentang kesimpulan dari berita acara Rakortekrenbang antara KemenPPN/Bappenas, Kemendagri dan Pemprov NTB yang menyebutkan perlunya review Feasibility Study (studi kelayakan) terlebih dahulu dan perlu dikaji kembali adanya 2 pelabuhan eksisting di Kabupaten Dompu, yakni Pelabuhan Calabai dan Kempo.
Disampaikan juga bahwa pada 25 Maret 2022 lalu sudah dilakukan proses lelang pekerjaan, studi penyusunan rencana induk, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan kilo provinsi NTB. ”Berdasarkan data LPSE Kementrian Perhubungan anggarannya sebesar Rp 1,4 Milyar”, ungkap Gaziamansyuri.
Informasi yang diperoleh Bappeda & Litbang Dompu bahwa pada 4 April hingga 18 April 2022 direncanakan penunjukkan pemenang dan tanda tangan kontrak pekerjaan. Studi Penyusunan rencana induk, dareah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Kilo Provinsi NTB.
Rakor teknis dimaksud akhirnya ditutup dengan penegasan Wabup syahrul Parsan tentang kesediaan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk pekerjaan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). “Semula pekerjaan AMDAL ini adalah tanggungjawab Pemprov NTB, namun sekarang sudah diambilalih oleh Kementerian LH”, urainya seraya meyakinkan bahwa pekerjaan konstruksi pelabuhan Kilo akan dapat diwujudkan pada tahun 2023 mendatang. (Idin/$)
