DOMPU – Pemerintah Kabupaten Dompu melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan hari ini Senin 09/02/2026 menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang Pembinaan dan Perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan, serta Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Kabupaten Dompu.
Pada moment ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang digelar di kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB dan Bupati Dompu Bambang Firdaus SE
Turut hadir pada agenda ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut merupakan bagian dari implementasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu, khususnya pada penguatan sumber daya manusia, perlindungan sosial, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Visi Dompu Maju tidak hanya dimaknai sebagai kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kemajuan nilai-nilai kemanusiaan. Negara harus hadir untuk melindungi, membina, dan memberdayakan seluruh warga, termasuk perempuan, anak, serta warga binaan pemasyarakatan,” ujarnya
Bupati Dompu menegaskan bahwa perempuan warga binaan dan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan khusus. Pembinaan terhadap mereka, kata Bupati, harus dilakukan secara humanis, berperspektif gender, serta berorientasi pada pemulihan dan masa depan.
Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum.
Bupati Dompu juga menekankan pentingnya penerapan diversi dan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina dan dipulihkan, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif bagi anak, memperkuat pendampingan sosial dan psikososial bagi perempuan dan anak warga binaan, memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka, serta mendorong pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Selain penandatanganan MoU, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung eks Kantor Badan Kesatuan Politik Dalam Negeri Kabupaten Dompu kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Aset tersebut direncanakan akan dimanfaatkan sebagai Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Dompu.
Bupati Dompu menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah yang sudah tidak digunakan tersebut merupakan bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan akuntabel, sekaligus tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/427/SJ.
“Kehadiran Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Dompu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan secara optimal, termasuk pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional,” jelasnya.
Bupati Dompu kembali menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran kegiatan seremoni semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan program-program konkret, terukur, dan berkelanjutan oleh OPD terkait bersama jajaran pemasyarakatan.
Menutup sambutannya, Bupati Dompu menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Ditjenpas NTB, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atas sinergi yang telah terjalin,
“Semoga kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan perempuan, anak, serta seluruh warga binaan pemasyarakatan, sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Dompu Maju yang humanis, inklusif, dan berkeadilan”, pungkasnya. (tim)
