MATARAM —– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam High Level Meeting di Ballroom Lantai III Gedung Bank NTB Syariah Mataram, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tingkat tinggi itu menyelaraskan kebijakan anggaran untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 dan mengikat komitmen bersama pada gerakan lingkungan.
PON XXII 2028 akan digelar bersama oleh NTB dan Nusa Tenggara Timur, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga. Penyelenggaraan lintas provinsi menuntut kebijakan yang searah, terutama soal pembiayaan. Karena itu Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal menginisiasi pertemuan ini. Hadir Bupati Dompu dan kepala daerah lainnya, Ketua DPRD, sekretaris daerah, para asisten, Kepala BPKAD, serta Kepala Bappeda dan Litbang dari masing-masing daerah. Komposisi peserta menunjukkan pembahasan masuk ke ruang teknis perencanaan dan keuangan.
Gubernur menegaskan arah persiapan PON 2028 adalah revitalisasi, renovasi, dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada, tanpa membangun venue baru dari nol. Dia menyebut arah itu sesuai dengan arahan Presiden.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan venue yang telah ada dan untuk beberapa venue yang baru akan dibangun oleh investor,” kata Gubernur.
Skema ini memindahkan sebagian beban pembangunan dari kas daerah ke pihak swasta. Pemerintah daerah memegang peran perbaikan dan penyelarasan, sedangkan investor mengisi kebutuhan venue yang benar-benar baru.
Pada hari yang sama, Gubernur meminta para pimpinan daerah berkomitmen memasukkan anggaran PON dalam APBD 2027 dan 2028. Permintaan ini punya konsekuensi nyata. Setiap daerah harus menempatkan dukungan PON dalam skala prioritas dua tahun anggaran berturut-turut, dan keputusan itu akan dibahas bersama DPRD masing-masing.
Dompu dan Ombak Lakey
Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE menyampaikan kesiapan pemerintah dan masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu untuk menyukseskan PON XXII. Perhatian utamanya tertuju pada cabang selancar ombak (surfing) yang direncanakan berlangsung di Pantai Lakey, Kecamatan Hu’u.
“Sebagai kandidat kuat lokasi pertandingan surfing, kami siap menyukseskannya. Namun, diharapkan kepada pemerintah provinsi untuk dapat memberikan arahan dan mendukung pembangunan fasilitas yang sudah ada seperti jalan dan lainnya sesuai kebijakan efisiensi anggaran serta menghadirkan investor,” ujarnya.
Permintaan itu sejalan dengan arah yang disampaikan Gubernur. Dompu tidak meminta venue baru, melainkan penguatan fasilitas yang sudah ada, dengan investor sebagai mitra pembangunan.
Bupati juga menjelaskan alasan Dompu layak menjadi tuan rumah surfing. Pantai Lakey dikenal peselancar dunia karena memiliki empat jenis ombak utama: Lakey Peak, Lakey Pipe, Periscopes, dan Cobblestones. Keempat titik itu berdekatan sepanjang garis pantai, masing-masing dengan karakter gulungan yang berbeda.
“Di pantai Lakey juga sering diadakan even internasional yang dihadiri peselancar dunia,” bebernya.
Keunggulan alam itu menjadi modal awal. Namun pertandingan nasional menuntut lebih dari ombak yang bagus. Akses jalan, fasilitas pendukung, dan kenyamanan atlet, ofisial, serta penonton menentukan kesiapan Lakey, dan itulah yang kini dimintakan dukungannya kepada provinsi.
Pertemuan ini juga membahas lingkungan. Gubernur meminta komitmen kepala daerah untuk menyukseskan program pengelolaan sampah dan penghijauan kembali hutan, yang menurutnya kondisinya makin memprihatinkan. “Makin ke sini kondisinya semakin memprihatinkan,” ujarnya.
Dia menyebut para kepala daerah telah menyamakan persepsi dan saling memperkuat komitmen untuk gerakan Indonesia Asri Bersih dan Lestari secara masif. Gerakan itu akan segera dijalankan di berbagai tempat, dengan membersihkan sampah di sejumlah kota dan kabupaten serta menanam kembali pohon.
Prioritas diarahkan ke Kota dan Kabupaten Bima serta Dompu, dua wilayah yang sering dilanda banjir. “Terutama di Kota/Kabupaten Bima dan Dompu yang sering mengalami bencana banjir,” ucap Gubernur.
Pesannya jelas: kesiapan menyambut tamu nasional berjalan beriringan dengan pembenahan lingkungan yang memengaruhi keselamatan warga.
Berdasarkan pantauan langsung, kegiatan berjalan aman dan lancar. Pertemuan ditutup dengan penandatanganan kesepahaman dan komitmen oleh Gubernur dan 10 bupati/wali kota se-Provinsi NTB. Isinya menyukseskan PON 2028 serta melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dan Penanaman Pohon.
Tanda tangan itu baru langkah awal. Ujian berikutnya ada pada penyusunan APBD 2027 dan 2028, ketika komitmen harus berubah menjadi angka. Bagi Dompu, jawaban yang ditunggu adalah arahan provinsi untuk fasilitas pendukung dan kehadiran investor yang membuat Lakey siap menjadi arena PON. (Ju)
