Penunjukan Gubernur L. Muhammad Iqbal dan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua PB PON XXII NTB – NTT 2028 menandai babak baru persiapan pesta olahraga nasional empat tahun mendatang. Kedua gubernur ini kini mengemban tanggung jawab ganda: menjalankan roda pemerintahan provinsi sekaligus memimpin panitia penyelenggara ajang multicabang terbesar di Indonesia. Pola kepemimpinan seperti ini bukan hal baru dalam sejarah PON, namun tetap menuntut kesiapan matang mengingat skala dan kompleksitas acara yang akan digelar secara kolaboratif antara dua provinsi dengan dukungan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.
Keputusan menunjuk kepala daerah sebagai Ketua PB PON memiliki alasan yang masuk akal. Gubernur memegang kendali anggaran, birokrasi, dan koordinasi lintas sektor yang sangat dibutuhkan untuk membangun serta merenovasi venue, menata infrastruktur pendukung, dan memastikan kelancaran logistik bagi ribuan atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Pengalaman PON sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah mempercepat pengambilan keputusan strategis yang kerap tersendat jika hanya diserahkan kepada struktur organisasi olahraga semata.
Tantangan yang dihadapi Iqbal dan Laka Lena jauh lebih berat dibanding penyelenggaraan PON di provinsi-provinsi dengan infrastruktur olahraga yang sudah mapan. NTB dan NTT tergolong wilayah dengan keterbatasan fasilitas berstandar nasional, sehingga konsep kolaboratif dengan DKI Jakarta menjadi solusi realistis. Pembagian cabang olahraga sesuai kesiapan venue di masing-masing daerah patut diapresiasi sebagai langkah efisien, ketimbang memaksakan pembangunan fasilitas baru berskala besar yang membebani anggaran daerah.
Namun demikian, efisiensi semacam ini menyimpan risiko tersendiri. Koordinasi tiga wilayah sekaligus NTB, NTT, dan DKI Jakarta, memerlukan sistem manajemen yang solid agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau lambannya distribusi anggaran. Waktu tiga tahun menjelang pelaksanaan terbilang sempit jika dibandingkan dengan kebutuhan pembenahan venue, penyiapan sumber daya manusia, dan penguatan sistem transportasi antarpulau yang menjadi karakteristik khas kedua provinsi kepulauan ini.
Kepemimpinan ganda Iqbal dan Laka Lena sebagai gubernur sekaligus Ketua PB PON di provinsi masing-masing turut memberi keuntungan tersendiri. Koordinasi antara pembinaan atlet melalui KONI dan persiapan teknis lewat PB PON dapat berjalan lebih terpadu karena berada dalam satu tangan kepemimpinan. Model ini pernah diterapkan pada penyelenggaraan PON sebelumnya dan terbukti mempercepat sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan induk organisasi olahraga.
Publik NTB dan NTT kini menaruh harapan besar pada dua pemimpin ini. PON XXII 2028 menjadi peluang untuk mendongkrak sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan jauh setelah perhelatan usai. Keberhasilan Iqbal dan Laka Lena dalam memimpin persiapan ini akan menjadi tolok ukur kapasitas kepemimpinan daerah dalam mengelola agenda nasional berskala besar. (Redaksi)
