LOMBOK BARAT — Deru ombak Pantai Senggigi, Lombok Barat, menjadi saksi berkumpulnya para pengambil kebijakan dari wilayah kepulauan tengah dan timur Indonesia. Selasa (19/5/2026), Ballroom Hotel Merumatta dipenuhi oleh jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra).
Di antara deretan pemimpin daerah yang hadir, tampak Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Kehadiran Bupati Dompu bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Rapat Koordinasi (Rakor) ini mengusung agenda besar dari pemerintah pusat, “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum”.
Menariknya, pertemuan akbar ini mulanya diagendakan sebagai panggung penganugerahan bagi pemerintah daerah berprestasi. Tetapi, kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djanari Chaniago, mengubah haluan acara menjadi momentum krusial untuk mengonsolidasikan stabilitas politik dan keamanan daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menitikberatkan tiga pilar utama yang menjadi benteng pertahanan daerah. Pertama, optimalisasi peran strategis Forkopimda. Kedua, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pendingin suhu masyarakat di daerah yang rentan gesekan. Ketiga, kewajiban daerah untuk menghidupkan kembali Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS).
Tito menyoroti bahwa masih ada daerah yang belum mengoptimalkan tim TPKS, padahal perannya sangat vital dalam pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pasca-konflik sesuai amanat undang-undang.
“Penting untuk membentuk tim penanganan konflik sosial. Itu adalah amanat Perpres, PP, dan juga undang-undang yang harus dijalankan,” tegas Mendagri di hadapan para kepala daerah.
Bagi Bupati Dompu, Bambang Firdaus, rakor lintas provinsi ini menawarkan lebih dari sekadar arahan keamanan. Ia melihat jalinan silaturahmi yang terbangun di Senggigi sebagai jembatan emas untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya.
Menurut Bambang, kehadiran para petinggi negara dan kepala daerah tetangga adalah wahana pertukaran informasi yang sarat manfaat. “Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Polkam, Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, hingga para Gubernur se-Maluku dan Nusra. Ini tentu menjadi peluang berharga bagi kami para kepala daerah untuk membuka akses pembangunan, terutama dalam mengembangkan potensi-potensi lokal Dompu,” ungkap Bambang dengan optimis seusai acara.
Hingga acara berakhir, rakor berjalan aman, tertib, dan lancar. Sinergi yang terjalin sore itu—yang turut disaksikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Hendrik Lewirissa, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena—menjadi sinyal kuat bahwa wilayah Maluku dan Nusa Tenggara siap melangkah bersama menjaga kerukunan, sekaligus memacu roda pembangunan di daerah masing-masing. (Ube)
