DOMPU, MATITINEWS.COM – Pembincangan tentang rencana pemekaran Kabupaten di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima terus menggelinding laksana bola panas yang merambah ke berbagai titik dan celah. Hebatnya lagi, pembicaraan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terlebih ketika terarah pada pembentukan provinsi yang mereka sebut Provinsi Tambora.
Andi Bachtiar A.Md. Par. Ketua DPRD Dompu mengaku sangat merespon dan mendukung apabila terkuak keinginan masyarakat untuk rencana pembentukan Provinsi Tambora. “Saya sangat sepakat dan mendukung upaya dalam rangka pembentukan Kabupaten dan Provinsi baru di Pulau Sumbawa”, ucapnya.
Pembentukan Kabupaten dan Provinsi ini tentu saja lanjut Andi, dihajatkan untuk menggenjot peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Ketua DPRD Dompu mendorong seluruh elemen masyarakat Dompu dan Bima, agar pemikiran tentang pemekaran kabupatren Dompu dan Pemekaran Kabupaten Bima dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkrit untuk segera disampaikan ke Pemerintah atasan baik di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun di Pemerintah pusat.
“Saya kira Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Dompu dan Bima sangat memungkinkan agar rencana pemekaran Kabupaten dan pembentukan provinsi ini dapat diwujudkan”, tegas Andi.
Dari sisi jumlah penduduk, menurut Andi, rencana pemekaran Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima bukanlah hal yang tidak dapat direalisasikan karena ada daerah dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit dapat dibentuk menjadi sebuah Kabupaten.
Dia mencontohkan Kabupaten Pulau Taliabu hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, yang mana jumlah penduduknya pada saat ditetapkan pemekarannya pada tahun 2012 jumlah penduduknya kurang lebih 56.135 jiwa. “Penduduk Kabupaten Dompu jauh lebih besar”, terang Andi.
Menjawab pertanyaan wartawan, Andi tidak bisa menutup mata dengan ikhtiar beberapa elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima yang masih terus berjuang untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Kendati demikian dia tetap akan memperjuangkan supaya terbentuknya Provinsi Tambora dengan lebih awal mendorong pemekaran Kabupaten di Dompu dan Bima.
Bahkan apabila nanti PPS diundang-undangkan menjadi Provinsi, dia menyebut Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima akan memilih tetap berada di bawah Pemerintah Provinsi NTB. “masalahnya, pelayanan birokrasi, administrasi dan pemerintahan akan lebih dekat ke Mataram ketimbang ke Sumbawa apabila nanti ibukota PPS di Kabupaten Sumbawa”, urai Andi seraya menegaskan bahwa apa yang disampaikannya tidak berkaitan dengan Ibukota PPS nantinya. (Idin)
