DOMPU — Sudah hampir satu bulan panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pelantikan para pejabat terpilih tersebut. Ketidakpastian waktu pelantikan ini menyedot perhatian publik dan memicu beragam pandangan dari para pemerhati birokrasi di daerah.
Pengisian jabatan definitif pada struktur organisasi perangkat daerah merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan. Posisi pimpinan yang diisi oleh pelaksana tugas dalam rentang waktu yang lama sering kali membatasi ruang gerak penataan instansi. Pelaksana tugas memiliki batas kewenangan tertentu dalam mengambil keputusan strategis, sehingga pengesahan pejabat definitif menjadi urgen demi menjaga efektivitas pelayanan publik.
Sorotan kritis mengenai lambatnya proses pelantikan ini disampaikan oleh mantan Sekretaris Daerah Dompu, Drs. Zaenal Arifin. Katanya, tuntutan tata kelola pemerintahan era modern menghendaki gerak cepat dari setiap pengambil kebijakan. “Yang dibutuhkan di era sekarang adalah pemimpin yang responsif, cepat dan tepat, dengan membuang jauh-jauh gaya kepemimpinan biar lambat asal selamat,” tegas Zaenal Arifin kepada wartawan dalam menyoroti kondisi birokrasi daerah saat ini.
Menurut Zaenal Arifin, kebiasaan menunda keputusan penting justru berpotensi menimbulkan kendala baru yang merugikan daerah. Kebijakan yang menggantung dapat memicu spekulasi politik dan mengganggu fokus kerja aparatur sipil negara (ASN) di lapangan. Dinamika pembangunan yang cepat membutuhkan sinergi serta kepastian struktur organisasi yang utuh tanpa adanya jeda waktu yang terlalu panjang.
Zaenal Arifin juga mengingatkan nasihat luhur orang-orang tua yang sangat relevan dalam situasi kepemimpinan masa kini. “Filosofi orang-orang tua kita, setiap rencana/niat baik, harus cepat dilaksanakan, kalau ditunda takutnya akan masuk angin..,” ungkapnya.
Penundaan atas keputusan yang sudah melalui prosedur resmi seperti seleksi pansel, lanjut Zaenal, dikhawatirkan membuka celah bagi munculnya intervensi luar yang dapat mencederai integritas proses seleksi itu sendiri.
Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah menyerap sumber daya, waktu, dan anggaran daerah yang tidak sedikit. Ketika panitia seleksi sudah menyelesaikan seluruh tahapan dan menyodorkan nama-nama terbaik, tindakan logis berikutnya adalah segera mengeksekusi penetapan pejabat. Kelancaran proses ini menjadi indikator penting kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Dompu.
Dia menegaskan bahwa, pelantikan pejabat definitif secara cepat akan memberi kepastian arah kebijakan di setiap dinas maupun badan. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi birokrasi di Kabupaten Dompu sangat tergantung pada keberanian pimpinan daerah untuk mengambil keputusan secara responsif, tepat, dan bebas dari keraguan. (Ube)
