JAKARTA – Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret menyusul dugaan penahanan empat jurnalis Indonesia oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Keempat wartawan tersebut diduga diculik saat tengah meliput misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
Ketua Umum KPP DEM, Achmad Satryo Yudhantoko, membeberkan identitas keempat jurnalis nasional yang dikabarkan ditahan tersebut. Mereka adalah Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan (Republika), Rahendro Herubowo (iNews), serta Andre Prasetyo (Tempo).
Satryo mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengumpulkan informasi terkait nasib para pewarta sejak Senin (18/5). Menurut laporan yang diterimanya, keluarga dari salah satu jurnalis, Bambang Noroyono, telah kehilangan kontak beberapa hari setelah rombongan memasuki wilayah konflik.
“Bang Abeng kabarnya juga sempat menyiapkan sebuah video untuk mengantisipasi jika hal-hal yang dikhawatirkannya terjadi. Jadi, itu bisa menjadi titik awal pencarian kawan-kawan,” ujar Satryo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).
Sebagai pucuk pimpinan negara demokrasi, Presiden Prabowo didorong untuk segera memberikan solusi diplomatik dan menyelamatkan para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya di daerah konflik. Keterangan resmi dari pemerintah juga dinilai sangat dibutuhkan untuk menenangkan keluarga korban di tanah air.
“Presiden Prabowo kami harap dapat menyelamatkan kawan-kawan kami yang kabarnya diculik oleh tentara IDF Zionis Israel. Pers sebagai pilar keempat demokrasi merupakan bagian terpenting negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPP DEM, Nopri Agustian, menyoroti rentetan insiden kemanusiaan yang dipicu oleh militer Israel terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelum dugaan penculikan pewarta ini terjadi, militer Israel juga sempat melakukan serangan yang berdampak pada personel TNI yang bertugas dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.
“Ini sudah kedua kalinya Zionis Israel mengganggu misi perdamaian, dan langsung menyentuh keluarga kita, warga negara Indonesia. Presiden seharusnya tidak tinggal diam,” kata Nopri.
KPP DEM meyakini pemerintah tidak akan lepas tangan dalam menyikapi insiden pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers ini. Nopri berharap Presiden Prabowo dapat segera mengumumkan sikap dan kebijakan negara guna memastikan keselamatan nyawa para pahlawan informasi tersebut. (Ube)
