DOMPU – Perjuangan tenaga honorer non data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) kabupaten Dompu untuk mendapatkan hak mereka terus bergejolak, hari ini Selasa 20/01/2026, lebih dari seratusan tenaga honorer yang bernaung di bendera Aliansi Honorer Non Data Base kembali menyampaikan aspirasinya dengan melakukan unjukrasa di Gedung DPRD setempat.
Mereka mendesak DPRD untuk menerbitkan rekomendasi yang berisikan penolakan terhadap kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah diawali dengan surat pemberitahuan masa kerja tenaga kontrak daerah/honorer yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus.
“Kami menghendaki agar DPRD Dompu mengeluarkan rekomendasi dan membersamai kami untuk menolak PHK massal terhadap kami tenaga honorer non data base,” teriak salah seorang honorer.
Menghadapi ratusan pengunjukrasa, Ketua DPRD Dompu Muttakun mengaku bahwa seluruh anggota DPRD belum mendapat informasi langsung dari Pemkab Dompu terkait rencana memPHK ratusan tenaga honorer ini. Tuntutan para honorer ini kemudian direspons oleh Ketua DPRD Dompu, Muttakun. Di hadapan honorer Muttakun menegaskan bahwa anggota dewan belum mendengarkan secara langsung dari Pemkab Dompu mengenai rencana merumahkan para honorer.
Katanya, sampai hari ini DPRD Dompu masih meyakini bahwa para honorer non database BKN tidak akan diPHK. Untuk itu Muttakun berjanji akan menerbitkan rekomendasi perihal penolakan terhadap rencana PHK bagi tenaga honorer non database ini. (Pur)
