MATARAM – Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir dalam ajang bergengsi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang untuk mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.
Kabar membanggakan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung.
“Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal,” ujar Ramadhani, Jumat pagi (02/01/2026).
Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran persnya pada Kamis (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat. Dewan juri memeriksa berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), hingga regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.
Wali Kota Mataram terpilih bersama dua wali kota lainnya, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari wilayah Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.
Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Kota Mataram membidik sub-tema mengenai penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026. Ia akan diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari tokoh seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, hingga Yusuf Susilo Hartono.
Yusuf Susilo Hartono menekankan, penilaian akan menitikberatkan pada aspek inovasi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
“Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi,” tegasnya.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah bergulir sejak 2016 ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya lewat inovasi modern. Sejarah mencatat, ajang ini telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional. (*)
