DOMPU, MATITINEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Dompu terus melakukan validasi data terhadap warga Keluarga Miskin (KM) yang masih berhak untuk mendapatkan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu Drs. Abdul Haris menyebutkan, hingga saat ini tercatat sekitar 14.000 kepala keluarga (KK) yang masih menerima bantuan dari program PKH. Katanya, program PKH ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna percepatan penanggulangan kemiskinan. “Ada pendampingan PKH hanya utk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan kewajiban ke Posyandu maupun puskesmas. Yang sudah graduasi secara mandiri, ada lebih dari 10 keluarga yang undur diri,” jelasnya.
Karenanya lanjut Abdul Haris, banyak warga yang selama ini terdaftar sebagai peterima manfaat melalui PKH, dengan sadar diri mencabut nama mereka karena sudah tidak layak untuk menerima bantuan. “Mereka rupanya sudah mengembangkan usaha dari bantuan yang mereka terima,” urainya.
Keluarga penerima manfaat dari PKH ini di dalamnya terdapat, ibu hamil, balita, anak sekolah SD , SMP, SMA kemudian ada komponen disabilitas dan Lansia. Katanya, program ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di tengah warga, terutama masalah kemiskinan kronis.
Selain menangani bantuan untuk warga berupa PKH, Dinas Sosial Kabupaten Dompu saat ini mengatur program bantuan bagi warga miskin yang disebut dengan Program bantuan pangan non tunai atau biasa disebut dengan program bantuan sosial sembako. “Untuk in warga langsung terimanya di POS dan di Bank. Sasarannya adalah mereka yang juga terdaftar di PKH,” ungkap Haris.
Dalam hal pemberian bantuan dari Kementerian Sosial tersebut, lanjut Kepala Dinas sosial yang akan mengakhiri bhaktinya pada sekitar Juli 2024 ini bahwa, Pemerintah Kabupaten Dompu tetap melakukan assessment guna melihat kesempatan berusaha bagi warga penerima manfaat. “Mereka masih akan diberi bantuan berupa barang sebagai modal usaha, tidak dalam bentuk modal uang. Misalnya kids untuk mereka buka usaha dual beli Sembako,” pungkasnya.
Dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Dompu lanjut Abdul Haris, Pemerintahan Kader Jaelani dan Syahrul Parsan menggelontorkan anggaran senilai kurang lebih Rp 1 milyar yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). “anggaran ini sudah ditetapkan di APBD Kabupaten Dompu tahun 2024 untuk 1000 keluarga miskin yang terdata dalam kemiskinan ekstrim. Nanti mereka dibayarkan sekaligus untuk 4 bulan dengan nilai Rp 1 juta,” tutupnya. (Idin/adv)
