HBY Curhat Soal Hilangnya Insentiv Opini WTP

DOMPU, MATITINEWS.COM – Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin (HBY) merasa sangat kecewa dengan telah tiadanya insentiv opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) senilai Rp 48 Milyar yang sudah dua tahun terakhir tidak lagi diterima oleh Pemkab Dompu. “Bagi daerah yang mampu menggunakan APBD secara efektif produktif sehingga mampu menunrunkan angka kemiskinan secara aktual, mampu menambah lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat itu mendapat hadiah dari Pemerintah Pusat” ungkap Bupati HBY saat memimpin Upacara Sumpah Pemuda Senin 30 Oktober 2017.
Kenapa demikian lanjut HBY, karena sejak dua tahun terakhir Kabupaten Dompu tidak mampu membahas dan melaksanakan APBD APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) tepat waktu. Demikian juga yang akan terjadi pada pembahasan APBD tahun 2018, karena untuk APBD Perubahan tahun 2017 juga belum tuntas.
“kenapa seperti ini karena diantara kita saling mengunci kepentingan masing – masing. Kalau tidak begini saya tidak akan lakukan ini, kalau saya tidak dapat ini maka saya tidak akan membuat ini” jelas HBY menguraikan adanya perang kepentingan dalam pembahasan APBDP tahun 2017 yang baru saja diselesaikan bersama antara tim Anggota DPRD dan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
HBY juga menceritakan tentang inti rapat yang diikutinya di istana Bogor. Dimana dalam rapat dengan Presiden RI itu disebutkan bahwa penanggung jawab APBD dan penentuan alokasi anggaran adalah sepenuhnya di tangan Bupati. “Saya baru minggu kemarin juga ikut rapat kerja dengan Presiden RI, beliau tegaskan tanggung jawab APBD Itu adalah Bupati. Melalui APBDlah Visi Misi Bupati itu diwujudkan. Bupati yang menentukan alokasi anggaran. Yaitu berarti eksekutif, Pemerintah. DPRD Tugasnya menyetujui. Itu perintah presiden. tugas pemerintah melobi DPRD supaya usulan APBD itu disetujui. Jadi mulai hari ini saya melanjutkan perintah Presiden. Ini perintah Bupati, selsesaikan APBD tahun 2018 itu sesuai dengan aturan yang berlaku”. Perintah Bupati seraya menjelaskan tentang esensi rapat kerja dengan Presiden RI. (Humam)