DOMPU – Di saat petani di Kecamatan Dompu dan Woja harus mengelus dada melihat bulir padi mereka rontok akibat terlambat dipanen, sebuah pemandangan kontras terlihat di gudang Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga. Tiga unit alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine harvester yang seharusnya menjadi “penyelamat” musim panen, justru teronggok diam di balik pintu gudang.
Padahal, hampir setahun telah berlalu sejak penyerahan simbolis dilakukan. Namun, kecanggihan mesin pemanen padi tersebut tak kunjung menyentuh hamparan sawah milik rakyat.
Polemik ini bermula dari keresahan warga yang melihat bantuan pemerintah seolah “tersandera” prosedur. Tono, seorang tukang ojek yang sehari-hari mangkal di sekitar lokasi, memberikan kesaksian bahwa mesin-mesin besar itu sudah menjadi penghuni tetap gudang dalam waktu yang lama.“Masih ada di dalam, belum keluar-keluar sejak lama,” cetus Tono singkat, Selasa (5/5/2026).
Ironisnya, pada 10 Oktober 2025 silam, Bupati Dompu Bambang Firdaus telah menyerahkan alat tersebut secara simbolis kepada Gapoktan Fo’o Kanggudu, Desa Wawonduru. Namun, hingga Mei 2026, janji manis swasembada lewat mekanisasi itu belum juga terealisasi secara fisik di lapangan.
Beredar informasi di tengah masyarakat bahwa gudang penyimpanan tersebut disinyalir berkaitan dengan aset pribadi sang Bupati, yang semakin menambah spekulasi publik terkait alasan di balik tertahannya alsintan tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, angkat bicara. Ia menampik adanya kesengajaan untuk menahan bantuan. Menurutnya, ada mekanisme administrasi dan teknis yang tidak boleh ditabrak.
“Alsintan itu sudah dibagi. Salah satunya sempat tertunda karena baru selesai pelatihan operator dan layanan purna jual dari pabrik sekitar satu minggu lalu,” jelas Syahrul.
Ia menegaskan, pihaknya bekerja berdasarkan instruksi kementerian. Tanpa surat resmi yang memuat nama kelompok penerima (CPCL), dinas tidak akan gegabah melepas unit ke lapangan. Syahrul juga mengklaim bahwa ketegasan ini adalah upaya untuk memutus rantai percaloan yang kerap menghantui bantuan pemerintah.
“Kami menghindari adanya praktik calo yang menjual nama dinas. Di era baru ini, kami ingin tertibkan agar tidak ada transaksi yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Meski penjelasan administratif telah disampaikan, kenyataan pahit tetap harus ditelan para petani. Keterlambatan distribusi alat panen berdampak langsung pada ekonomi mereka yang mengakibatkan Kualitas Gabah Menurun: karena padi yang telat dipanen cenderung rontok di sawah.
Selain itu, harga gabah menjadi anjlok. masalahnya kualitas gabah jadi tidak baik sehigga harganya menurun akibat faktor cuaca dan keterlambatan panen membuat posisi tawar petani lemah di hadapan tengkulak.
Hingga berita ini dirilis, ketiga unit combine harvester tersebut dilaporkan masih berada di lokasi yang sama—di gudang Lingkungan Jado. Sementara itu, harapan petani untuk segera mencicipi bantuan tersebut masih menggantung di antara prosedur birokrasi dan janji penertiban. (san)
