DOMPU – Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LKPJ-APBD) Tahun 2017 sehingga resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Atas persetujuan dan penetapan tersebut, Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD. “Terima kasih telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan selalu mengedepankan sikap yang arif dan bijaksana, khususnya dalam menetapkan LKPJ APBD 2017 menjadi Perda,” ungkap Wabub.
LKPJ APBD 2017 merupakan penjelasan atas semua kegiatan, Government Servicing, pelayanan pemerintah melalui progres pencapaian program dan kegiatan dalam satu/periode anggaran. “Ini merupakan gambaran hasil maksimal kegiatan pemerintah serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut,” ujarnya.
Artinya pemerintah telah melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan yang ada, sekaligus merupakan tahap final evaluation, evaluasi akhir secara tuntas atas pelaksanaannya.
“LKPJ APBD 2017 disusun dengan sistimatika sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang telah disepakati bersama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dompu tahun 2016 – 2021 yakni Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Mandiri Dan Religius,” ucapnya.
Wabub menambahkan, patut bersyukur bahwa sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 kemampuan APBD Dompu terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dengan angka diatas satu triliun rupiah yaitu Rp. 1.130.372.002.245.
Mengenai pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017, Wabub menyampaikan, bahwa untuk pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.024.421.208.353 dan terealisasi sebesar Rp 1.021.876.624.990 atau mencapai 99,75%. “Pendapatan bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah,” katanya.
Sedangkan untuk target PAD 2017 sebesar Rp.88.654.945.947 terealisasi sebesar Rp.121.548.763.878 dengan demikian melampaui target sebesar Rp.32.893.817.931 atau 37,10%. Pada dana transfer ditargetkan Rp. 933.347.434.906 terealisasi Rp 895.003.802.820 atau 95,89%. Selanjutnya target lain–lain pendapatan yang sah Rp.2.418.827.500 terealisasi Rp.5.324.058.292,00 atau 220,11%.
Sedangkan pada belanja daerah ditetapkan Rp 1.130.372.002.245 terealisasi Rp 1.033.977.152.351,72 atau 91,47% dari pagu anggaran yang ditetapkan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Alokasi belanja tidak langsung Rp 570.816.107.815 terealisasi Rp 540.405.152.727 atau 94,67% dari pagu anggaran. Belanja langsung dialokasikan Rp 559.555.894.430 dan terealisasi Rp 493.571.999.624,72 atau 88,21% dari pagu anggaran.
Pada tahun 2017 Pemda Dompu telah mengalokasikan APBD di sejumlah bidang strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bidang pendidikan Rp. 28.096.193.531, perbaikan kesehatan masyarakat Rp. 100.274.697.689, infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 112.478.032.225, peningkatan pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan Rp. 19.768.174.119, alokasi dana desa dan dana kepada 72 desa desa Rp. 125.307.000.301.
Terkait catatan-catatan strategis yang disampaikan DPRD, Wakil Bupati mengatakan, akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. “Sekali lagi, terima kasih kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD Dompu yang telah menyetujui LKPJ APBD 2017 untuk dijadikan Perda. Semoga tugas mulia yang telah kita lakukan dalam membangun daerah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Wakil Bupati. (tim)
