MATARAM, MATITINEWS.COM — Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong agar terwujudnya Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB.
Asisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, mewakili Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengawal agar pada tahun 2022 hingga 2023 terbentuk kabupaten dan kota layak anak dengan predikat terbaik.
Katanya, untuk terbentuknya Kota dan Kabupaten Layak Anak maka di daerah tersebut harus sudah mampu menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya. “Sejauh ini, terdapat lima Kabupaten maupun Kota di NTB yang telah berstatus menjadi Kota Layak Anak, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima”, urai Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, dalam Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Rabu (2/22).
Lanjutnya, adapaun UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kab.upaten Bima dan Kota Bima.
Karenanya pada kesempatan itu Asisten I Setda Provinsi NTB meminta agar kerjasama antara DP3AP2KB dengan BAPPEDA se-NTB dapat dimaksimalkan sehingga seluruh Kabupaten juga Kota dapat menjadi Kota maupun kabupaten Layak Anak. “Selain itu masing-masing Kabupaten dan Kota harus sudah memiliki UPTD PPA”, harapnya.
Terkait kasus perempuan dan anak yang kerap kali terjadi, dia mengharapkan adanya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Dengan begitu katanya, masalah perempuan dan anak dapat teratasi dan terselesaikan.(dea/irfan/didat/ad)
