MATARAM – Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030 resmi dilaksanakan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili Ketua Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi MSi, di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026).
Momentum ini menjadi titik awal penguatan peran ulama dalam merespons berbagai persoalan strategis daerah, termasuk pelecehan seksual NTB dan kemiskinan ekstrem NTB yang kian menjadi perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, KH Masduki Baidlowi menegaskan tantangan besar yang dihadapi MUI di era digital saat ini, terutama terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas ulama.
“Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal.”
Ketua panitia, HK Lalu Winengan, dalam laporannya menyampaikan kesiapan penuh MUI NTB untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bersama mulai hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, persiapan pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ketua Umum MUI NTB, Dr TGH Badrun MPd, menegaskan bahwa kepengurusan baru yang terdiri dari 124 tokoh siap bekerja cepat merespons persoalan umat.
“Pengurus MUI NTB 2025–2030 telah terhimpun 124 orang yang terdiri dari para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bersinergi dengan gubernur untuk menyukseskan pembangunan umat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa MUI NTB langsung bergerak bahkan sebelum pengukuhan resmi dilakukan.
“Sebelum pengukuhan, begitu terpilih kami sudah langsung bekerja. Kami menerima laporan berbagai problem keumatan dan insyaallah minggu depan akan mengumpulkan pengurus MUI kabupaten/kota serta ketua ormas untuk membahasnya,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti sejumlah persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani bersama.
“Salah satu yang sangat mengkhawatirkan di Kota Mataram ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa. Kemudian kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. Ini semua membutuhkan sinergi. Kami siap, seluruh pengurus siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan keumatan,” tutur Badrun.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan dua pesan utama kepada MUI terkait peran strategis dalam menghadapi persoalan sosial.
“Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahsul masail saja dan tidak hanya terfokus pada istinbath fikih, tetapi juga melakukan istinbath sosial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan seperti pernikahan dini, narkoba, hingga pelecehan seksual NTB membutuhkan perhatian serius dari para ulama.
“Ini perjuangan yang sangat berat untuk menahan agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. Karena itu, MUI diharapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut,” ungkap Iqbal.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan besar terkait kemiskinan ekstrem NTB yang masih tinggi.
“Targetnya pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol dan angka kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.
Gubernur menambahkan bahwa pembangunan spiritual tetap menjadi fondasi utama meski tidak disebut secara eksplisit dalam program prioritas.
“Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga citra lembaga pendidikan Islam dari stigma negatif.
“Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual”, tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial.
*Orasi Kebangsaan Menteri ATR/BPN*
Dalam orasi kebangsaannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga keseimbangan pembangunan bangsa.
“Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar”, sebut Nusron.
Nusron juga menyampaikan refleksi nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan ajaran ulama besar Abdul Qadir Jailani.
“Jika kita ingin menata dunia dan menyejahterakan manusia, maka dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa politik harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat.
“Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk memenangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Nusron juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat terletak pada manfaat yang diberikan.
“Kita tidak perlu memiliki cita-cita besar yang berlebihan. Selama kita memberikan manfaat bagi manusia, maka kita akan tetap dikenang,” kata Nusron menambahkan.
*Sinergi untuk Menjawab Tantangan NTB*
Pengukuhan ini mengusung tema sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa dari NTB. Tema tersebut relevan dengan kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari pelecehan seksual NTB, maraknya narkoba, hingga kemiskinan ekstrem NTB.
Dengan komposisi kepengurusan yang kuat dan dukungan penuh pemerintah, MUI NTB diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.
Ke depan, keberhasilan NTB tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberhasilan menekan angka pelecehan seksual NTB serta menuntaskan kemiskinan ekstrem NTB melalui kolaborasi nyata antara ulama dan pemerintah.***
