Kabupaten Dompu sedang diuji oleh realitas fiskal yang pahit. Di saat anggaran daerah tercekik defisit dan banyak program kerakyatan harus “masuk kotak” atas nama penghematan, sebuah angka mencolok muncul dari gedung wakil rakyat. Pagu anggaran Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Dompu tahun 2026 sebesar Rp1,61 miliar kini menjadi paradoks yang melukai nalar publik.
Secara administratif, klaim pemangkasan sebesar 43 persen dari tahun sebelumnya (Rp2,88 miliar) mungkin terdengar seperti kabar baik. Namun, jika kita membedah lebih dalam, angka Rp1,61 miliar untuk 30 anggota dewan—yang berarti jatah rata-rata Rp53,9 juta per orang—bukanlah sebuah bentuk keprihatinan. Ini adalah kemewahan yang dipaksakan di tengah keringnya pundi-pundi daerah.
Kita patut mempertanyakan: Di mana letak urgensi perjalanan-perjalanan tersebut? Publik berhak merasa curiga bahwa rentetan agenda ke luar daerah ini hanyalah ritual seremonial tahunan demi mencairkan uang saku, bukan untuk membawa pulang solusi nyata bagi pembangunan Dompu. Sangat ironis ketika infrastruktur desa dan pemberdayaan ekonomi rakyat harus tertunda karena alasan “tidak ada anggaran,” sementara biaya “pesiar dinas” tetap dipagukan dalam angka miliaran.
Masalah ini kian diperparah oleh tembok transparansi yang tebal. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) yang seharusnya menjadi bukti pertanggungjawaban publik atas penggunaan uang rakyat, nyaris tak pernah terlihat di ruang terbuka. Tanpa output yang jelas dan terukur, efisiensi 43 persen tersebut tak lebih dari sekadar “kosmetik fiskal” agar terlihat patuh pada instruksi pusat, namun secara substansi tetap mencerminkan ketidakpekaan sosial yang akut.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya menjadi contoh terdepan dalam merasakan penderitaan rakyat. Jika rakyat diminta “mengikat pinggang” karena defisit anggaran, maka wakilnya tidak boleh tetap “melonggarkan dasi” di kursi empuk pesawat dan hotel berbintang.
Sudah saatnya praktik SPPD yang diduga hanya menjadi formalitas administrasi ini dihentikan. Publik tidak butuh angka-angka cantik di atas kertas laporan; publik butuh empati dan tindakan nyata dari mereka yang duduk di kursi terhormat. Jangan sampai predikat “wakil rakyat” hanya digunakan untuk mewakili rakyat menikmati anggaran, sementara rakyatnya sendiri dipaksa gigit jari.
