DOMPU, MATITINEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ir. Muttakun, menyesalkan sekaligus mengkritisi pernyataan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) di sejumlah media massa terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masalah kerusakan hutan. Statement tersebut menurut Muttakun adalah sebuah sikap Pemkab Dompu yang mencoba melempar tanggunjawab ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“sama saja membuat peta konflik sesama unsur penyelenggara daerah dan tentu saja ini sebuah kemunduran berpikir dan sangat tidak elok untuk dipertontonkan kepada mitranya di legislative”, ungkap Muttakun dalam sebuah tulisannya yang banyak disorot pengunjung media sosial FB, hari ini.
Politisi Partai NASDEM ini menyebutkan bahwa, semua pihak maklum bahwa ketenaran Bupati Dompu di level Nasional hingga disebut sebagai Profesor Jagung adalah karena terobosannya memanfaatkan kawasan hutan. Hanya sayangnya lanjut Muttakun, tidak diimbangi dengan konsistensi dan komitmen untuk mengakui bahwa kerusakan hutan justeru terjadi pada masa kepemimpinan HBY.
Katanya, Hutan rusak karena peristiwa perambahan dan perladangan liar yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung oleh sebagian besar petani di Kabupaten Dompu, sehingga telah mampu mengangkat ekonomi petani jagung di Dompu.
Melihat hal yang demikian, Muttakun mengingatkan Bupati HBY untuk segera memfasilitasi stakeholder agar dapat membantu mencarikan solusi atas kerusakan hutan yang massif dan terjadi dalam kepemimpinannya yang tinggal setahun lagi berakhir.
“Jika ini tidak dilakukan oleh HBY maka akan terjadi stigma, dimana nanti HBY akan dinilai sebagai Bupati hebat karena sukses meningkatkan produksi jagung nasional dan turut mengangkat kesejahteraan petani Jagung namun, disisi lain semua sudah mengetahui bahwa hanya pada kepemimpinan Bupati Dompu HBY lah hutan di Dompu hancur dan diambang kepunahan”, urai Muttakun.
Masih dalam tulisan Muttakun, kerusakan hutan saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Apabila Bupati Dompu HBY tidak segera memfasilitasi para pihak untuk duduk bersama mencari solusi bagi pencegahan kerusakan hutan dan menemukan formulasi pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera maka, sejarah akan bercerita di kemudian hari pada generasi anak cucu mendatang dimana Bupati Dompu pada masa kepemimpinan HBY lah hutan dibiarkan rusak dan hancur karena mengejar produksi jagung .
Menurut Muttakun, jagung memang telah mengharumkan nama Bupati Dompu namun dibalik keharuman nama Bupati Dompu sesungguhnya ada nama yang akan merusak citra dan kehebatan seorang HBY sebagai Prof Jagung dimana Bupati Dompu akan dijuluki sebagai Bupati Dompu yang telah melakukan pembiaran terhadap rakyat dan warganya untuk terus melakukan perambahan dan perladangan liar tanpa ada upaya pencegahan seperti menyerukan dan membantu Pemprop NTB cq. BKPH agar warganya tidak lagi melakukan perambahan dan perladangan liar.
Muttakun juga berpesan, sebelum akhir periode kepemimpinan HBY yang tinggal dihitung bulan ini, katanya, masih ada waktu bagi HBY untuk mengambil inisiatif dengan memfasilitasi stakeholder dalam satu forum pertemuan serta membicarakan, mendiskusikan dan menyusun langkah dan strategis yang akan menjadi formula bagi pencegahan kerusakan hutan serta menemukan format pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera tingkat tapak.
“Jika Bupati Dompu tidak mengambil inisiatif tentu sebagai unsur penyelenggara Daerah maka bisa jadi DPRD Dompu yang akan tampil sebagai frontliner untuk mengambil peran yang tidak mampu dilakukan oleh mitranya eksekutif dengan melaksanakan seminar dan lokakarya dengan melibatkan stakeholder di Daerah, Propinsi dan Pusat”, tulis Muttakun. (Idin)
