DOMPU, MATITINEWS.COM – Dua orang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Dompu masing-masing Kades Jambu, Muhtar dań Kades Tambora, Hasanuddin menyampaikan protesnya kepada pemerintah yang berkuasa atas hadirnya bantuan Langsung Tunai berlabel BLT-BBM.
Mereka mengkhawatirkan BLT-BBM ini dapat memicu terjadinya kekisruhan di tingkat Desa. Pasalnya, nama warga yang terdata oleh Dinas Sosial sebagai penerima BLT-BBM berselisihan dengan ketentuan yang ada.
Muhtar, Kades Jambu menyebut bahwa bantuan BLT-BBM tahap pertama yang disalurkan oleh Pemerintah ini adalah ancaman bagi setiap Kades, karena dampaknya akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan Surat Dinas sosial yang ditujukan kepada masing-masing Kades, lanjut Muhtar bahwa, hadirnya BLT BBM ini dikhususkan untuk warga terdampak Covid-19, yang kehilangan mata pencaharian, sedang mengidap penyakit yang menahun dań warga yang miskin ekstrim.
“Faktanya, tercatat mereka yang menerima BLT-BBM tahap 1 ini adalah warga penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)”, ungkap Kades Jambu.
Sama dengan apa yang disampaikan oleh Kades Tambora, Hasanuddin yang menyebut bahwa BLT-BBM ini adalah ancaman bagi Kades, karena sudah dapat dipastikan seluruh warga Desa akan datang menunjuk-nunjuk para Kades dengan berbagai tuduhan yang negatif.
Karenanya Kades Tambora secara terbuka menyampaikan protes kepada Presiden RI Joko Widodo bersama Kabinetnya. Komplain ini juga dia tujukan kepada Gubernur NTB dan Bupati Dompu bersama jajarannya.
Pada protes tersebut, dia menyayangkan nama penerima bantuan BLT-BBM yang didata oleh Dinas Sosial ternyata warga yang masih menerima BPNT dan PKH. Padahal katanya, Masih banyak warga miskin di Desa Tambora yang belum tersentuh bantuan sosial apapun. “Sungguh data ini mengancam keamanan di Desa kami”, tegas Hasanuddin. (Didat/$)
