DOMPU, MATITINEWS.COM – Alasan efisiensi PT Sumbawa Timur Minning (STM) dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap enam orang tenaga kerja di Wilayah eksplorasi tambang Kecamatan Hu’U Kabupaten Dompu, mendorong DPRD setempat untuk membahas dan menerbitkan rekomendasi politik sehingga pemerintah pusat segera mencari perusahaan pengganti.
“Artinya Pemerintah melalui proses tender agar segera mendapatkan perusahaan yang bonafid dan kredibel serta berpengalaman guna melanjutkan tahapan eksplorasi sumber daya mineral di Hu’u”, tegas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun kepada media ini.
Atas kasus PHK ini, dia meragukan kemampuan PT STM untuk menuntaskan pekerjaan proyek eksplorasi meskipun izinnya berkali-kali diperpanjang namun belum mampu menentukan tahapan menuju eksploitasi.
Karena ketidakmampuan PT STM dalam melaksanakan eksplorasi dia menyarankan supaya Pimpinan DPRD segera mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar mencarikan pengganti PT. STM.
“Saya meminta Pimpinan DPRD agar mengagendakan rapat internal khusus untuk memutuskan dibentuknya pansus terkait STM yang sudah menyatakan diri kalau kondisi keuangannya sedang merosot”, tegasnya.
Rupanya Komisi I DPRD Dompu sudah melakukan investigasi terbatas bahwa, PHK terhadap beberapa orang tenaga kerja baik lokal maupun non lokal yang sudah lama bekerja di sana, sangat berkaitan dengan melemahnya kondisi keuangan PT. STM.
“maka alasan ini akan disikapi serius oleh Komisi I DPRD Kabupaten Dompu dengan mengusulkan di rapat internal untuk membentuk Pansus guna mengetahui dengan pasti kondisi keuangan PT STM, kalau memang benar kondisi keuangannya merosot, lantas mengapa pemerintah pusat masih memberi kepercayaan kepada PT. STM ?”, tanya Muttakun.
Sambungnya, selama ini pemerintah begitu percaya kalau STM memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan eksplorasi sumber daya mineral di Hu’u, namun dengan adanya kasus PHK mengungkap bahwa kondisi keuangan PT STM tengah merosot. (Idin/$)
