DOMPU, MATITINEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun berjanji akan mendesak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta agar tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan iming – iming pembagian lahan hutan sebagai komoditas politik dalam meraih simpati masyarakat pada Pilkada 09 Desember 2020.
“Kepada seluruh masyarakat Dompu, saya mengharapkan agar kita bersama – sama untuk tidak mendukung Cabup dan Cawabup yg menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik”, ajaknya.
Untuk itu dia berharap kepada seluruh Bacabup dan Bacawabup yang kini gencar melakukan silaturrahim dan penggalangan massa, agar segera menghentikan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik pemenangan pilkada. Katanya, strategi ini bukannya membangun Dompu ke arah yang lebih baik akan tetapi makin nyata menghancurkan masa depan generasi anak cucu di masa mendatang.
Dalam menghadapi tahapan menuju Pilkada ini, Muttakun meminta kepada Gubernur NTB agar mengaktifkan Satgas Anti Illegal logging dan perambahan hutan serta diharapkan untuk segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral demi menjaga gerakan politik yang terjadi saat musim kampanye pilkada tiba.
Disebutkan, ada upaya untuk menjadikan hutan dengan tujuan untuk membagi-bagi areal dalam kawasan hutan sebagai barang jualan guna menarik dan menggalang dukungan masyarakat agar bisa memenangkan Kursi Bupati Dompu. “ini sangat nyata akan menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita”, ujar Muttakun.
Sebaliknya Muttakun mengaku akan sangat mendukung upaya untuk menjadikan petani berdaulat tanpa harus melakukan pengrusakan hutan dan itu akan dilakukan secara serius dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani serta peternak. Terkait hal ini, maka seorang Cabup dan Cawabup yang diusung oleh Partai NasDem tidak perlu harus “menjual” kawasan hutan demi kepentingan politik untuk meraih kekuasaan.
Ketua Komisi I DPRD Dompu ini meminta agar Cabup dan Cawabup yang sedang berinteraksi untuk mendapatkan dukungan massa supaya dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan yang sudah terbuka dan rusak ini melalui program hutan lestari masyarakat sejahtera.
Menurutnnya, program ini harus didesain dalam sebuah perencanaan terpadu lintas sektoral dan menjamin serta memastikan bahwa petani, peternak dan nelayan tetap sejahtera dan berdaulat di negerinya sendiri.
Hasil pantauan wartawan media ini menyebutkan adanya Calon Bupati dan tim suksesnya yang dalam setiap kegiatan silaturrahmi mereka, menjadikan rencana pembagian lahan di kawasan hutan sebagai pemikat untuk memenangkan Pilkada. Bahkan mereka mengancam masyarakat dengan pengambilan paksa lahan apabila pasangan ini tidak dimenangkan dalam Pilkada 09 Desember nanti. (Idin)
